Desa Simpang Tiga Tiga adalah salah satu Desa Di Pesisir Pantai Timur Kaupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan. Daerah yang berjumlah Kurang lebih dari 200 Kepala Keluarga ini dengan luasan desa 18.529.4 Ha. Desa Simpang Tiga ini memliki hampir 90 % daerah dataran rendah denga luasan rawa gambut 4. 057,93 berdasarkan hasil Pemetan Pada Tahun 2018. Dengan hasil identiffikasi dan survey lapangan desa Simpang Tiga Tiga hamper 85 % mata pencarian masyarakat ada terbagi menjadi 2 ( dua ) yaitu pencari ikan local dan bertani.
Pada 29 februari 2018 penepatan fasiliator desa yang di fasilitasi oleh Kemitraan Dan Badan Restorasi Gambur BRG desa Simpang Tiga Tiga mendapat kan program desa Peduli Gambut. Ini adalah awal dari desa Simpang Tiga Tiga melaui mengidetifikasi baik potensi desa dan bebagai aspek dalam meningkatan kesajeteraan masyarkat baik dengan memanfaatkan potensi yang ada dan sumber daya alam yang ada didesa Simpang Tiga Tiga.
Setelah di lakukan survey dan pemetaan desa simpang tiga memiliki daerah dataran rendah rawa gambut yang sekarang hampir seluruh rawa gambut didesa simpang tiga ditumbuhi tanaman Brodong masyarakat menyebutnya. Dan tanaman ini hama bagi petani desa simpang karena tingkat kesuburan tanaman ini sangat cepat dengan kondisi dan ditambah lahan gambut yang subur menjadikan tanamn ini cepat berkembang biak. Kegiatan sempat terhenti pasca pendampingan dari Uni Eropa dan diangkat kemabali serta didampingi oleh Program Desa Peduli Gambut bersama fasilitator desa DPG Kemitraan dan Badan Restorasi Gambut ditangan ibuk-ibuk PKK tanaman ini menjadi sebuah kegiatan fositif dan bernilai ekonomi dengan dibuat kerajainaan yang siap bersaing dipasaran karya nya seperti bakul, tas dan map besar dan bentuk lainnya, semetaran ini masalah yang timbul adalah pemasaran yang sulit dilakukan oleh pengrajin didesa. semenjak didampingin oleh Kemitraan ini dan pernah dilakaukan Lokalatih Digital Marketing dan sementara ini dipasarkan di online shop seperti buka tokoh online Shoppe. Pengarajin desa simpang tiga berharap pemerintah