Perhutanan sosial merupakan salah satu strategi pembangunan masyarakat perdesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Demikian disampaikan Sigid Widagdo pada saat pendampingan pengajuan usulan perhuta ... Load More

Perhutanan sosial merupakan salah satu strategi pembangunan masyarakat perdesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Demikian disampaikan Sigid Widagdo pada saat pendampingan pengajuan usulan perhutanan sosial di Desa Simpang Tiga Abadi, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kamis (12/3/2020).

Sampai saat ini, pengajuan usulan perhutanan sosial dilahan gambut masih sangat sedikit, hanya lebih kurang 10.000 ha dari luasan total 104.000 ha lahan perhutanan sosial di Prov. Sumatera Selatan (Pokja PS Sumsel, 2020)   

Luasan lahan gambut yang dapat diusulkan masyarakat sebagai lahan perhutanan sosial sangat potensial untuk peningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan taraf hidup warga dan memiliki prospek bisnis yang dapat dikelola oleh lembaga ekonomi desa, seperti BUMDes atau koperasi. 

Kurangnya usulan perhutanan sosial dilahan gambut tidak lepas dari sosialisasi masih minim, kurangnya dukungan pembiayaan bagi KPH dalam proses pendampingan karena akses transportasi yang sulit dan biaya yang mahal. Selain itu, tingkat kepercayaan investor dan lembaga pemberi dana pinjaman  seperti perbankan dan lembaga keuangan belum bisa diakses secara baik. Masalah bantuan permodalan menjadi kendala dalam rangka melaksanakan pembangunan dilahan perhutanan sosial paska terbitnya SK-menteri LHK.

Kendala yang paling rumit dan komplek dalam pengajuan perhutanan sosial di lahan gambut adalah sebagian besar lahan gambut milik desa sudah dikelola oleh perusahaan. Tanpa dukungan kuat pemerintah dan kemauan kuat dari perusahaan, usulan perhutanan sosial di desa-desa yang berbatasan dengan perusahaan akan sulit diwujudkan. Hal ini akan merugikan masyarakat desa dalam jangka panjang.

Kelak, desa hanya memiliki luasan wilayah administrasi tetapi tidak memiliki lahan untuk dikelola sendiri.